Buton Utara, Jurnalsultra.id– Kemandirian fiskal sebuah daerah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang inovatif dan terukur. Menyadari hal tersebut, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) mengambil langkah tegas dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dan orientasi hasil dalam setiap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat kerja yang berlangsung produktif pada Selasa (27/1/2026), di Gedung Serba Guna DPRD Butur, dinamika pembangunan Buton Utara menjadi sorotan utama. Legislatif meminta eksekutif tidak lagi terjebak dalam rutinitas administratif, melainkan mulai bergerak dengan panduan Peta Jalan (Roadmap)yang jelas. Ia menyoroti keberadaan Panitia Percepatan PAD yang telah dibentuk selama beberapa tahun terakhir.
“Setiap rapat idealnya kita berbicara ada roadmap-nya. Ada langkah-langkah strategis yang jelas, mau kita capai ke mana dan seperti apa targetnya. Kita tidak ingin pembentukan panitia ini hanya menjadi formalitas tahunan tanpa arah dan hasil yang nyata di lapangan,” tegas Hendrik.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Daerah bahwa fungsi pengawasan legislatif kini lebih tajam. DPRD menginginkan agar setiap rupiah yang diinvestasikan dalam koordinasi perangkat daerah harus berbanding lurus dengan kenaikan angka pendapatan daerah.
Salah satu poin menarik dalam pembahasan ini adalah dorongan untuk mengubah wajah sektor ketahanan pangan. Selama ini, program seperti Pasar Murah dan Kios Pangan sering dilihat hanya dari sisi bantuan sosial. Namun, Komisi II DPRD Butur melihat potensi yang lebih besar.
DPRD mendorong Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan audit capaian secara transparan. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak ekonomi, sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Efisiensi Anggaran memastikan bahwa subsidi atau intervensi pasar yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.
Kemudian, transparansi data, Menjadikan keberhasilan program sebagai basis kebijakan di tahun-tahun mendatang.
Keterbukaan data menjadi kunci utama. Dengan data yang akurat, DPRD dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis yang memberikan rekomendasi kebijakan tepat sasaran. Fokus utama saat ini bukan hanya mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga mengoptimalkan potensi yang sudah ada melalui tata kelola yang lebih modern dan berkelanjutan.
Komitmen Komisi II DPRD Butur sangat jelas yakni optimalisasi dengan memaksimalkan semua potensi retribusi dan pajak daerah. Kemudian, transparansi dengan memastikan setiap proses pemungutan PAD dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, adanya keberlanjutan dengan sistem pendapatan yang tidak hanya tinggi di satu tahun, tapi stabil dalam jangka panjang.
Rapat kerja ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Buton Utara untuk melakukan lompatan besar. Di bawah pengawasan ketat legislatif, harapan agar Butur menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu membiayai pembangunannya secara mandiri kini berada di jalur yang tepat.
“DPRD Buton Utara berusaha ikut mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang aspiratif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (Adv)
