ButonUtara, Jurnalsultra.id – Di ruang rapat DPRD Buton Utara yang siang itu dipenuhi lembaran dokumen anggaran dan tumpukan catatan evaluasi, satu per satu anggota badan anggaran dan perwakilan OPD berdiskusi intens. Di tengah dinamika fiskal nasional yang kian ketat, penyusunan KUA–PPAS 2026 menjadi pekerjaan yang tidak sekadar teknis, tetapi juga menentukan arah masa depan pembangunan di Buton Utara.
Ketua DPRD Butur, Hj. Hasrianti Ali, ST., M.Si., duduk memperhatikan alur pembahasan dengan teliti. Baginya, tahun 2026 bukan sekadar angka baru dalam siklus perencanaan anggaran, tetapi momentum untuk memastikan pembangunan daerah tetap bergerak meski dana transfer pusat mengalami penyesuaian secara nasional.
Ketika Pemda menyerahkan rancangan KUA–PPAS 2026, Hasrianti dan para anggota DPRD melihat satu hal yang menonjol dokumen itu telah disusun sesuai ketentuan dan tetap selaras dengan visi–misi Bupati dan Wakil Bupati, RPJMD, serta arah kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
“Sinkronisasi ini penting,” ujar Hasrianti saat ditemui usai pembahasan. “Karena anggaran bukan hanya deretan angka, tapi kompas yang menentukan arah kebijakan daerah.”
Namun, di balik apresiasi, DPRD tetap memberikan catatan tajam: optimalisasi PAD menjadi pekerjaan rumah besar untuk tahun 2026. Pendapatan daerah dari PBB dan pajak kendaraan bermotor dinilai belum maksimal.
Dari sudut meja rapat, seorang anggota banggar sempat mengingatkan, “Jika PAD tidak diperkuat, kita seperti berjalan dengan langkah pendek di jalan yang panjang.”
DPRD ingin OPD yang terkait bekerja lebih efektif, kreatif, dan responsif dalam mengejar potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Jika ada sektor yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat Buton Utara, jawabannya adalah pertanian dan perikanan. Bagi DPRD, dua sektor ini bukan hanya sumber ekonomi rakyat, tetapi juga ruang yang masih luas untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Ketika pertanian dan perikanan tumbuh, masyarakat tumbuh. Dan ketika masyarakat tumbuh, PAD ikut bergerak,” kata Hasrianti.
Di desa–desa, nelayan dan petani kini menunggu program yang lebih relevan, lebih tepat guna, dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka.
Di balik meja anggaran, satu realitas tidak bisa dihindari dana transfer pusat tahun 2026 turun secara nasional. Kondisi ini membuat tidak semua aspirasi masyarakat yang dibawa lewat reses DPRD maupun musrenbang di tingkat desa dapat diakomodasi sepenuhnya.
Tahun sebelumnya, efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan fisik terhambat. Pemotongan perjalanan dinas hingga pengurangan belanja ATK turut berpengaruh pada serapan anggaran 2025.
Namun di tengah situasi itu, Hasrianti menegaskan satu hal penting: “Tidak ada potensi defisit di 2026.” Pemerintah daerah menyusun belanja sesuai kemampuan fiskal. Tidak ada yang dipaksakan.
Pengawasan TKD dan Belanja Modal: Semakin Ketat
DPRD kini memperketat pengawasan pada penggunaan DAU, DAK, dan DBH. Setiap rupiah harus dipastikan tepat sasaran. Belanja modal diwajibkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan selaras dengan prioritas musrenbang serta hasil reses.
“Kita pastikan belanja modal benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar kegiatan seremonial yang tidak berdampak,” tegas Hasrianti, Senin, 24 November 2025.
Sejauh ini DPRD melihat bahwa pembahasan KUA–PPAS dilakukan secara transparan. Forum antara Banggar dan TAPD menjadi ruang utama bagi seluruh OPD untuk duduk bersama, mempresentasikan kebutuhan, serta menyesuaikan setiap program dengan RPJMD.
“Transparansi adalah kunci,” ujar Hasrianti. “Karena keputusan anggaran adalah keputusan bersama yang akan dinilai oleh publik.
Menatap 2026 dengan Harapan Baru
Di akhir sesi rapat, ketika suasana mulai mereda dan sebagian anggota mulai menyusun kembali berkasnya, Hasrianti menyampaikan harapan.
“Penyusunan APBD ke depan harus lebih efektif, disiplin, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kami di DPRD membawa aspirasi lewat reses, dan Pemda melalui musrenbang. Dari dua ruang itu, kita bertemu dalam rancangan KUA–PPAS yang harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.”
Dan dari ruang rapat itulah, arah pembangunan Buton Utara tahun 2026 dibentuk perlahan, penuh kehati-hatian, namun tetap berpijak pada satu tujuan: agar setiap anggaran yang direncanakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.(Adm/M3/Fad).
