Baubau, JurnalSultra.id – Pemerintah Kota Baubau bersama DPRD resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 sebesar Rp 785,73 miliar.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufri, ST, didampingi Wakil Ketua Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM dan Adriansyah Farmin, ST, Jumat, 28 Februari 2026.
Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, dalam pidatonya menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan instrumen penting karena menjadi tahun pertama implementasi RPJMD 2025–2029 dengan visi “Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat.”
“APBD ini bukan hanya angka belanja, tetapi arah pembangunan lima tahun ke depan. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota.
Yusran menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 berorientasi pada pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diklaim mengoptimalkan alokasi belanja berdasarkan kinerja urusan pemerintahan, terutama sektor wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan administrasi publik.
Selain kebutuhan daerah, APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung agenda nasional, seperti:
- Pengendalian inflasi daerah
- Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem
- Percepatan perizinan dan investasi
- Penurunan angka pengangguran
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- Revitalisasi kawasan strategis daerah
- Program makan bergizi gratis bagi siswa SD dan SMP sesuai arahan Presiden RI
Selain alokasi belanja strategis, anggaran juga menyerap porsi besar untuk mandatory spending, di antaranya gaji aparatur, pendidikan, dan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, meski arah kebijakan telah dirumuskan, tantangan terbesar Pemerintah Kota Baubau adalah memastikan setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan administrasi.
Penetapan APBD hanya menjadi awal. Masyarakat, DPRD, dan lembaga pengawas diharapkan memastikan bahwa pelaksanaan APBD 2026 berjalan transparan, efisien, dan sejalan dengan target RPJMD.(Adm/M3/Fadli)
